Program Lampung Berjaya Untuk Rakyat, Bukan Untuk Penguasa

PublikLampung.ID – Akhir-akhir ini, berseliweran berita terkait pernyataan dari Mantan Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung, Wahrul Fauzi Silalahi (WFS) yang mengklaim dirinya sebagai Pengacara Rakyat yang menyatakan Lampung Berjaya hanya untuk penguasa.

Hal ini mendapat tanggapan keras dari I Made Bagiase Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Lampung yang juga sebagai Waki Ketua Bidang Organisasi DPD Partai Golkar Provinsi Lampung pada Sabtu, (30/3/2024) di Bandar Lampung.

Baca juga: Delegasi Dosen Non PNS dipimpin Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Pertanyakan Status Kepegawaian

“Pernyataan ini ngawur dan tidak berdasar karena Program Lampung berjaya itu murni diadakan untuk Masyarakat Lampung, bukan untuk penguasa karenadi dalam Program Lampung berjaya itu terdiri dari berbagai program-program yang tersebar di Satuan Kerja dan Dinas Instansi se-Provinsi Lampung”, Ujar Made Bagiase

Menurut Made Bagiase bahwa Program Lampung Berjaya merupakan pengejawantahan dari 33 janji Gubernur saat kampanye 2018 yang tersebar dan dilaksanakan oleh Satuan Kerja dan Dinas Instansi Provinsi Lampung sehingga salah kaprah apabila WFS menilai Gubernur Lampung belum merealisasikan program – program kerjanya dalam Program Lampung Berjaya.

Baca juga: Rapat Ditiadakan Sementara, 6 Orang Komisi I DPR RI Positif COVID-19

“Pernyataan yang menyatakan bahwa Gubernur belum merealisasikan program – program kerjanya adalah salah besar karena sejak menjabat pada Juni 2019 hingga saat ini Gubernur Lampung telah merealisasikan janji 33 kampanyenya untuk masyarakat Lampung” tambah Made

Lebih lanjut Made Bagiase menjelaskan bahwa Program Petani berjaya, pupuk murah, kesehatan gratis dan terjangkau, jalan-jalan dan jembatan di bangun, irigasi dibangun, peningkatan mutu bidang pendidikan, menjaga kestabilan harga pupuk, gabah, bibit termasuk harga kebutuhan pokok dan pangan serta dunia pertambangan, migas dan penerbangan dan lainnya merupakan contoh-contoh Program Lampung berjaya yang telah dilaksanakan oleh Gubernur melalui Dinas Instansi dalam rangka memenuhi 33 janjinya di saat Kampanye Pilgub 2018 lalu.

Baca juga: Komisi V Lasarus Minta Kementerian PUPR Perketat Pengawasan Lelang Bidang Konstruksi

“Semua program ini untuk rakyat kok, dimana sisi untuk penguasanya, jadi bicara itu harus menggunakan dasar apalagi beliau itu pernah menjabat Mantan Ketua Komisi II DPRD Lampung jadi tahu persis kegiatan tiap Dinas Instansi Se-Provinsi Lampung yang menjabarkan Program Lampung Berjaya” Lanjut Made

Terkait tingkat Kemiskinan di Lampung, Made menyatakan bahwa banyak indikatornya penyebabnya diantaranya mulai dari Gubernur harus menyelesaikan hutang Pemerintahan Provinsi sebelumnya, Pandemi Covid-19, geliat pemulihan ekonomi masyarakat pasca Pandemi Covid-19 dan lain sebagainya, hal ini tidak adil juga seluruhnya dibebankan kepada Gubernur semata, karena termasuk WFS juga harusnya punya beban moral terkait situasi ini saat yang bersangkutan menjabat Anggota DPRD Lampung.

Baca juga: Muhammad Kadafi: Revisi UU Sisdiknas Harus Bisa Mengakomodir Tantangan Zaman

“Dengan indikator penyebab kemiskinan yang banyak tentunya Gubernur akan terus berupaya dalam menjaga dan berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lampung meskipun harus berjalan lambat dan tertatih, ” tambah Made.

Terkait dengan penghargaan yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Lampung yang menurut WFS adalah mainan elit-elit, tidak jelas terkait tolak ukurnya kepada masyarakat hal ini sangat disayangkan oleh Made Bagiase, karena apa yang diberikan lembaga negara atau dari organisasi atau dari kelompok masyarakat itu merupakan bentuk apresiasi dan dukungan atas kinerja Gubernur Lampung.

“Kalau terkait penghargaan diberikan kepada Gubernur selaku Pemerintah Provinsi Lampung tentunya ada indikator penilaiannya dan ini bentuk apresiasi atas kinerja yang dilakukan Gubernur selama ini, jika ada penghargaan tetapi Gubernur Lampung tidak bekerja terkait hal yang sedang dinilai oleh Pemerintah Pusat atau organisasi masyarakat, maka baru dapat dianggap penghargaan tersebut tidak besrtolak ukur ditengah masyarakat, ” pungkas Made. (*)

Baca juga: Andre Rosiade Minta Kemendag-BPKP Audit Investigasi Rantai Distribusi Minyak Goreng